HATI HATI PENIPUAN MENGATASNAMAKAN BEA CUKAI, HUB:HUMAS BEA CUKAI PONTIANAK 081253388317   Jumat, 7 Agustus 2020

 DATA PENERIMAAN

Berikut merupakan penerimaan Ekspor, Impor dan Cukai
dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak

 FAQ

Frequently Asked Questions

Cukai

1. Terkait dengan perpindahan/pengangkutan BKC yang sudah dilunasi cukainya, apakah kewajiban terhadap BKC tersebut ?

Berdasarkan Per-2/BC/2015 Kewajiban terhadap pengangkutan BKC yang sudah dilunasi cukainya adalah:

  1. Pengangkutan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang wajib dilindungi dengan Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) meliputi:
    1.) Pengangkutan barang kena cukai berupa etil alkohol dari pabrik, tempat penyimpanan, kawasan pabean, tempat penimbunan sementara, atau tempat penimbunan berikat.
    2.) Pengangkutan barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol dari pabrik, tempat penimbunan sementara, atau tempat penimbunan berikat.
    3.) Pengangkutan barang kena cukai dari peredaran bebas ke pabrik untuk dimusnahkan atau diolah kembali
    4.) Pengangkutan barang kena cukai dari peredaran bebas ke tempat lain di luar pabrik untuk dimusnahkan dalam rangka pengembalian cukai
  2. CK-5 disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Penyampaian dalam bentuk data elektronik tetap disertai dalam bentuk tulisan di atas formulir untuk melindungi pengangkutan.
  3. Dalam hal terdapat hambatan yang menyebabkan pengangkutan barang kena cukai tidak selesai dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5), pengusaha dapat meminta perpanjangan jangka waktu pengangkutan berakhir dengan menyebutkan alasannya.

Barang kena cukai berupa hasil tembakau yang sudah dilunasi cukainya dikecualikan dari kewajiban memberitahukan Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5)

Permohonan Modul

1. Bagaimana prosedur untuk dapat melakukan kegiatan Ekspor dan/atau Impor melalui KPPBC TMP B Pontianak ?
  1. Eksportir dan/atau Importir mengajukan surat permohonan aktivasi modul atau pembukaan akses kepabeanan kepada Kepala Kantor sesuai template surat yang sudah tersedia pada link berikut https://bit.ly/PermohonanModulBCPNK
  2. Melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
    1.) Nomor Induk Berusaha (NIB)
    (NIB dapat diperoleh melalui website https://oss.go.id yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) .....dengan melakukan pendaftaran sesuai petunjuk)
    2.) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    3.) Persetujuan Pengguna Layanan Penyampaian Pemberitahuan Pabean, Dokumen Cukai, dan Dokumen Pelengkap .....Pabean dalam Bentuk Data Elektronik Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (MoU)
    (Format MoU dapat diunduh melalui link https://bit.ly/MOUBC dan wajib  menyertakan Materai)
    4.) Kode Aktivasi PDE Internet / EDI Number Kantor Terdaftar
    (Dalam hal perusahaan mengajukan permohonan pembukaan akses kepabeanan)
  3. Janji layanan terkait permohonan aktivasi modul adalah 24 jam kerja sejak surat permohonan diterima Seksi PDAD dengan persyaratan lengkap.
  4. Selanjutnya akan dilakukan penelitian terhadap permohonan modul tersebut, dan hasil dari penelitian akan disampaikan kepada eksportir dan/atau importir berupa surat persetujuan kepala kantor
  5. Untuk perusahaan yang baru melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor akan diberikan Modul Ekspor dan/atau Modul Impor
  6. Untuk perusahaan yang sudah pernah melakukan aktivasi modul di Kantor Pabean lain dan akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor melalui KPPBC TMP B Pontianak, akan dilakukan pembukaan akses
  7. Apabila eksportir dan/atau importir membutuhkan asistensi terkait instal modul sampai dengan submit dokumen, dapat datang ke Kantor Bea Cukai Pontianak dan menemui petugas layanan informasi.
2. Apabila akan melakukan kegiatan melalui KPPBC TMP B Pontianak, hal-hal apa aja yang harus dilakukan oleh Agen Pengangkut ?

 

  1. Agen Pengangkut mengajukan surat permohonan aktivasi modul pengangkut kepada Kepala Kantor sesuai template surat yang sudah tersedia pada link berikut https://bit.ly/PermohonanModulBCPNK
  2. Melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
    1.) Nomor Induk Berusaha (NIB)
    (NIB dapat diperoleh melalui website https://oss.go.id yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan melakukan pendaftaran sesuai petunjuk)
    2.) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    3.) Persetujuan Pengguna Layanan Penyampaian Pemberitahuan Pabean, Dokumen Cukai, dan Dokumen Pelengkap Pabean dalam Bentuk Data Elektronik Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (MoU)
    (Format MoU dapat diunduh melalui link https://bit.ly/MOUBC dan wajib  menyertakan Materai)
    4.) Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
    (Pendaftaran NIK dapat dilakukan melalui website https://customer.beacukai.go.id dengan catatan sudah memiliki akun portal pengguna jasa. Apabila belum memiliki, silahkan untuk mendaftar akun portal pengguna jasa terlebih dahulu)
  3. Janji layanan terkait permohonan modul adalah 24 jam kerja sejak surat permohonan diterima Seksi PDAD dengan persyaratan lengkap
  4. Selanjutnya akan dilakukan penelitian terhadap permohonan modul tersebut, dan hasil dari penelitian akan disampaikan kepada agen pengangkut berupa surat persetujuan kepala kantor yang berisi petunjuk aktivasi modul pengangkut
  5. Aktivasi modul pengangkut dapat dilakukan di KPPBC TMP B Pontianak dan hal – hal yang perlu disiapkan sebagai berikut:
    1.) Membawa PC/Laptop/Netbook dengan hardware 32 dan/atau 64 bit
    2.) Username dan password Portal Pengguna Jasa
    3.) Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan pada jam kerja di hari Senin – Jum’at
  6. Apabila perusahaan yang mengajukan permohonan modul pengangkut adalah kantor cabang, maka akan dilakukan perekaman pada akun portal pengguna jasa kantor pusat dengan status “user admin kantor cabang” dan dilakukan pembukaan akses melalui sistem Ceisa Manifest Inward.
3. Hal – hal apa saja yang harus dilakukan oleh Pengguna Jasa yang berstatus sebagai PPJK apabila akan melakukan kegiatan melalui KPPBC TMP B Pontianak ?
  1. Pengguna jasa perlu mengajukan surat permohonan aktivasi modul atau pembukaan akses kepabeanan ditujukan kepada Kepala Kantor sesuai template surat yang sudah tersedia pada link berikut https://bit.ly/PermohonanModulBCPNK
  2. Melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
    1.) Nomor Induk Berusaha (NIB)
     (NIB dapat diperoleh melalui website https://oss.go.id yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan melakukan pendaftaran sesuai petunjuk)
    2.) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    3.) Persetujuan Pengguna Layanan Penyampaian Pemberitahuan Pabean, Dokumen Cukai, dan Dokumen Pelengkap Pabean dalam Bentuk Data Elektronik Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (MoU)
    (Format MoU dapat diunduh melalui link https://bit.ly/MOUBC dan wajib  menyertakan Materai)
    4.) Kode Aktivasi PDE Internet / EDI Number Kantor Terdaftar
    (Dalam hal perusahaan mengajukan permohonan pembukaan akses kepabeanan)
         - Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ)
         - Fotocopy Customs Bond
  3. Untuk PPJK yang baru melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor wajib menyerahkan jaminan pada Kantor Pabean. Terkait besaran jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 04/BC/2017 tentang Registrasi Kepabeanan, yang berbunyi “Besaran jaminan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    -
    Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
    -
    Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A sebesar  150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
    -
    Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B sebesar  100.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
    -
    Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C sebesar  50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
  4. Dalam hal PPJK sudah menaruh jaminan di Kantor Pabean lain dan besaran jaminan tidak sesuai dengan yang dimaksud pada point (c) maka perusahaan tersebut harus menambahkan besarnya jumlah jaminan
  5. Penyerahan tambahan besarnya jaminan dapat dilakukan pada Kantor Pabean tempat akan dilakukan kegiatan ekspor dan/atau impor
  6. Atas BPJ dan Customs Bond yang dilampirkan akan dilakukan penelitian. Apabila ada kekurangan maka administrasi dapat diselesaikan ke Seksi Perbendaharaan
  7. Apabila administrasi di Seksi Perbendaharaan telah diselesaikan, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Seksi PDAD terkait permohonan aktivasi modul dan hasil dari penelitian berupa surat persetujuan kepala kantor
  8. Untuk PPJK yang baru melakukan kegiatan ekspor/ dan atau impor akan diberikan Modul Ekspor dan/atau Modul Impor
  9. Sedangkan untuk PPJK yang sudah pernah melakukan kegiatan di Kantor Pabean lain, akan dilakukan pembukaan akses melalui Ceisa Impor.

 Info

Kurs Pajak Hari ini

Portal Pengguna Jasa

Tracking Barang Kiriman